LPPMNews – LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta melakukan kunjungan resmi ke BAPPERIDA PEMDA Klaten dalam rangka pengajuan kerja sama Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat sinergi program pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten.
Ketua LPPM, Prof. Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.Si., M.A., menyampaikan bahwa Kabupaten Klaten kembali dipilih sebagai lokasi pelaksanaan KKN karena dinilai memiliki karakteristik wilayah dan jumlah penempatan yang relatif sama seperti tahun sebelumnya.
“Tema yang diusung adalah Membangun Negeri di Bumi Klaten: Pemberdayaan Masyarakat Melalui KKN Tematik Terintegrasi di Kabupaten Klaten. Peserta KKN akan diterjunkan di kurang lebih 150 kelurahan/desa, dengan waktu pelaksanaan sekitar akhir Juni hingga akhir Juli,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Latif menegaskan bahwa pelaksanaan KKN 2025 secara umum berjalan baik. Oleh karena itu, UIN Raden Mas Said Surakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten melalui pengajuan program KKN 2026.
Pada kesempatan tersebut, LPPM juga memperkenalkan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang baru, yakni Dr. Akhmad Anwar Dani, S.Sos., M.Sos.I., yang salah satu bidang tanggung jawabnya adalah pengelolaan program KKN. Kehadiran beliau diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan inovasi dalam pelaksanaan KKN mendatang.
Selain pengajuan kerja sama KKN, LPPM juga mengajukan sejumlah nota kesepahaman (MoU). Diharapkan sebelum pelaksanaan KKN dimulai, dapat dilaksanakan penandatanganan MoU secara simbolis sebagai bentuk penguatan komitmen kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten, Sri Nuryani, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten terbuka terhadap evaluasi pelaksanaan KKN, termasuk saran dan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas program ke depan.
Terkait isu basecamp berbayar, pihak pemerintah memberikan klarifikasi bahwa pada prinsipnya basecamp mahasiswa KKN biasanya disediakan secara gratis oleh pemerintah desa. Apabila terdapat mahasiswa yang menginginkan fasilitas tambahan atau tempat dengan spesifikasi tertentu, maka biasanya diarahkan ke lokasi yang berbayar. Desa, dalam hal ini, tidak pernah menetapkan atau menarik tarif basecamp.
Melalui penguatan kerja sama ini, diharapkan program KKN UIN Raden Mas Said Surakarta semakin berdampak nyata dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Klaten.
.jpeg)
Indonesia
English
Arabic